Aliansi GERAM Gelar Aksi Demo di DPR 27 Agustus, Bawa 10 Tuntutan Reformasi dan Kerakyatan
JAKARTA — Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026) mulai pukul 14.00 WIB. Mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia, kelompok ini menyiapkan sekitar 1.000 partisipan untuk menyampaikan 10 tuntutan strategis.
Berdasarkan laporan AFU ID, aksi demonstrasi ini melibatkan konsolidasi dari berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, hingga serikat buruh. Kelompok yang terlibat di antaranya perwakilan mahasiswa dari UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Sekolah Tinggi Filsafat, serta Serikat Mahasiswa Indonesia, Serikat Tahanan Politik, dan berbagai organisasi kepemudaan.
10 Poin Tuntutan Utama Aliansi GERAM
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Aliansi GERAM menyuarakan sepuluh isu mendesak yang mencakup sektor hukum, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan sosial. Poin-poin tuntutan yang dibawa meliputi:
Pertanggungjawaban Hukum dan Politik: Mengadili kepemimpinan nasional atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, melemahkan iklim demokrasi, serta memperlebar ketimpangan ekonomi.
Evaluasi Program Kebijakan: Menghentikan dan mengevaluasi secara menyeluruh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait transparansi anggaran serta potensi patronase politik.
Reformasi Perpajakan: Menolak kebijakan pajak yang membebani masyarakat miskin dan kelas pekerja, serta mendorong penerapan sistem perpajakan progresif bagi pemilik modal besar.
Jaminan Layanan Publik Gratis: Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang gratis, ilmiah, dan berkualitas, sekaligus menolak komersialisasi pendidikan serta pemangkasan anggaran layanan dasar.
Kesejahteraan Pekerja dan Stabilitas Harga: Menurunkan harga kebutuhan pokok serta menaikkan upah buruh ke tingkat yang layak.
Penanganan Bencana Nasional: Desakan untuk menetapkan status bencana nasional bagi wilayah terdampak di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT), guna mempercepat penanganan dan pemulihan korban.
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Pengesahan regulasi yang menjamin perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Demiliterisasi dan Supremasi Sipil: Menghentikan perluasan peran militer di ruang sipil serta menolak penambahan pembentukan batalyon baru.
Kebebasan Berekspresi dan Penghentian Kriminalisasi: Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan membebaskan tahanan politik yang memperjuangkan isu HAM, agraria, serta ketenagakerjaan.
Perampasan Aset Koruptor: Memenjarakan pelaku korupsi dan menyita aset hasil kejahatan untuk dialokasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Konteks dan Rencana Tindak Lanjut Aksi
Rencana demo di Gedung DPR RI ini menjadi bagian dari gelombang penyampaian aspirasi masyarakat sipil terkait arah kebijakan politik dan ekonomi nasional. Aliansi GERAM menilai perlunya ruang dialog yang terbuka antara wakil rakyat dan elemen masyarakat untuk membahas berbagai regulasi mendesak.
Perwakilan Aliansi GERAM menyatakan bahwa pihaknya membuka ruang komunikasi formal dengan pimpinan DPR RI saat aksi berlangsung. Namun, apabila aspirasi tersebut tidak direspons atau ruang dialog tidak dibuka, GERAM menegaskan siap melakukan konsolidasi lanjutan guna menggalang aksi massa dalam skala yang lebih besar.
Excerpt: Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) siap menggelar demo di Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026). Membawa 1.000 massa dan tagar #MerebutKembaliIndonesia, aliansi ini menyuarakan 10 tuntutan kerakyatan mulai dari reformasi pajak, pendidikan gratis, hingga perampasan aset koruptor.
